Pemerintah Menambah Kuota FLPP di Bulan September?

Jakarta, Newsyariah.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menekankan pentingnya peran kelas menengah bagi perekonomian Indonesia. Ia menyebut pengeluaran kelas menengah banyak disalurkan ke sektor perumahan, sehingga sektor itu perlu diberikan insentif.

Oleh karena itu, pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dari sebelumnya 166.000 menjadi 200.000 di tahun ini. Kebijakan tersebut akan berlaku September mendatang, dan diharapkan bisa menjaga golongan kelas menengah.

"Pemerintah mendorong FLPP, di mana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, FLPP ini dari semula target 166.000 unit ditingkatkan jadi 200.000 unit. Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku September, diharapkan mendorong kelas menengah untuk sektor konstruksi. Kita ketahui sektor perumahan dan konstruksi itu multiplier efeknya tinggi," katanya dalam konferensi pers Dialog Ekonomi 'Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

Kepala Kantor Wilayah V BTN, Paukus H.E Simanjuntak bersama Ketua Umum APPERNAS JAYA, Dr. Andriliwan Muhamad

Kepala Kantor Wilayah V BTN, Paukus H.E Simanjuntak bersama Ketua Umum APPERNAS JAYA, Dr. Andriliwan Muhamad

Kabar baik ini mendapat respon positif dari Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (APPERNAS JAYA), menurut Ketua Umum APPERNAS JAYA, Dr. Andriliwan Muhamad saat menghadiri Hari Perumahan Nasional (HAPPERNAS).

Namun, meskipun kabar baik ini sudah sampai ke telinga pengembang, tapi pihak perbankan belum mendapatkan penyampaian resmi dari pemerintah. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah V (Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku dan Kalimantan), Paukus H.E Simanjuntak kepada Ketua Umum APPERNAS JAYA, Dr. Andriliwan Muhamad atau yang akrab disapa Andre Bangsawan.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Umum APPERNAS JAYA Bidang Perbankan, Utoyo Edy Purwanto, “Semoga penambahan kuota FLPP ini segera terealisasi, mengingat banyak pengembang yang saat ini sudah membangun perumahan namun belum bisa diakadkan di perbankan, khususnya di BTN.” (AB.01 & DK.03)